CBA : Surat Terbuka Buat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian

Jakarata, Opinipublik.id - Center For Budget Analysis (CBA) menyoroti kinerja PLT Walikota Bekasi Tri Adhianto yang dinilai tidak profesional dalam mengangkat dan me-mutasi para pejabat dilingkungan Pemkot Bekasi. Hal ini dituangkan dalam surat terbuka yang diajukan Center For Budget Analysis (CBA) kepada Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian di Jakarta.

Uchok Sky Khadafi selaku Direktur CBA menilai, usulan Plt Walikota Bekasi dalam mengangkat dan me-mutasi para pejabat di lingkungan Pemkot Bekasi cenderung asal - asalan dan arogan. Karena menurut PLT Walikota Bekasi tidak melibatkan Baperjakat dalam mengolah dan menganalisa beban jabatan yang di emban dalam melakukan pelayanan publik kepada masyarakat Kota Bekasi. 

Baca juga: Peran Mahasiswa Milineal Sebagai Kunci Peradaban Bangsa

Berikut isi surat terbuka Center For Budget Analysis (CBA) yang diterima awak media.

Kepada Yang Terhormat: Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian di Jakarta.

Baca juga: Inisiator KMPG Nilai Reshuffle Kabinet Jokowi Ada Kepentingan Politik 2024, Bukan Untuk Rakyat

Dengan Hormat, Kami dari CBA (Center For Budget Analysis) meminta kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian agar segera menegur dan evaluasi  PLT walikota Bekasi, Tri Adhianto serta segera menghentikan mutasi dan pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, karena: 

1). Mutasi yang asal-asalan dan cenderung arogan. Hal ini dilihat dari daftar Persetujuan, Pengukuhan, Pengangkatan dan Pengangkatan Pejabat di lingkugan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Nomor 821/3051/OTDA tertanggal 9 Mei 2022  yang disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri terlihat bahwa usulan PLT WALIKOTA BEKASI cenderung asal - asalan dan arogan, karena tidak melibatkan Baperjakat dalam mengolah dan menganalisa beban jabatan yang di emban dalam melakukan pelayanan publik kepada masyarakat Kota Bekasi  

Baca juga: Rakyat Butuh Subsidi Migor Pemerintah Malah Ajak Rakyat Ikut Sumbangan Dana IKN

2). Mengusulkan Pergantian Pejabat yang tidak sesuai kemampuan dan keahliannya Postur Usulan Mutasi dan Promosi di Pemerintah Propinsi Jawa Barat Nomor 2039/KPG.07/BKD tertanggal 08 April 2022 TIDAK sesuai dengan Sumber Daya Manusia yang di perlukan dalam SKPD.  Ini bisa kita lihat dari penempatan bahwa pejabat yang tidak memiliki keahlian dan pengalaman yang spesifik menduduki jabatan baru yang membutuhkan pengalaman dan keahlian dalam jabatan itu seperti pada OPD SETDA yang memutasi Kabag ULP nya dan di ganti dengan Pejabat Baru yang tidak berpengalaman dalam urusan Pengadaan Barang dan Jasa dan menjelang Masa Pensiun. Sementara kita tahu bahwa Pengadaan Barang dan Jasa merupakan Pintu Masuk atas APBD yang akan dijalankan untuk pemenuhan akan pembangunan di Kota Bekasi dari berbagai macam sektor kebutuhan pelayanan masyarakat, indikasi ini akan berdampak pada kualitas pelayanan kepada masyarakat yang lebih buruk dibanding WALIKOTA terdahulu, pun halnya sama di SKPD seperti DLH, DBMSDA dan yang lainnya

3). Urgensi Kebutuhan diabaikan dalam hal urgensi pelayanan masyarakat haruslah terpenuhi terlebih dahulu, tapi ini tidak bisa kita lihat dalam usulan promosi dan mutasi yang di usulkan PLT WALIKOTA terkait pelayanan dasar kesehatan masyarakat bahwa pada Dinas Kesehatan pun PLT WALIKOTA mengusulkan Kepala SKPD yang tidak mengerti Pelayanan dasar kesehatan masyarakat, jadi akan kah pelayanan kesehatan masyarakat nya akan terlayani dengan baik pasca tidak diberlakukan nya jaminan kesehatan berbasis NIK (KS - NIK) yang menjadi produk unggulan RAHMAT EFFENDI dan TRI ADHIANTO dalam PEMILUKADA 2, 5 Tahun Kebelakang dan lagi - lagi yang akan menjadi KORBAN adalah Masyarakat Kota Bekasi atas nama Pelayanan Masyarakat.

Baca juga: Dwi: Terimakasih Telkom Palabuhanratu Pelayanannya Ramah dan Memuaskan

Demikian Surat terbuka ini, kami ajukan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Terimah kasih atas kerjasamanya.

Jakarta, 18 Mei 2022

Baca juga: Ilham Bintang: Heboh Mesin ATM BNI di Rumah Raffi Ahmad

Sumber: Uchok Sky Khadafi (Direktur CBA)