Komisi Yudisial Jangan Intervensi Kasus Suap IUP Batubara Tanah Bumbu

JAKARTA, - Kami dari Koalisi Masyarakat Sadar Hukum bersama Center for Budget Analysis meminta Komisi Yudisial agar jangan terpengaruh oleh intervensi kelompok tertentu terkait kasus suap izin usaha pertambangan (IUP) Batubara di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel).

Kami melihat dalam penanganan kasus suap IUP di Kabupaten Tanah Bumbu Kalsel oleh Kejaksaan Agung tidak tegas  mengakibatkan mandeg, di sisi lain ada kelompok tertentu yang dengan terang-terangan mengintervensi jalannya penyelidikan.

Baca juga: Mohamad Hekal Minta Kebakaran Kilang Pertamina Cilacap Diinvestigasi

Ketidaktegasan Kejagung dan adanya intervensi kelompok tertentu menyebabkan kasus suap IUP Batubara di Kabupaten Tanah Bumbu Kalsel berpotensi tidak tuntas, dan lebih buruk lagi bisa gagal menyentuh aktor utama.

Kami berharap Komisi Yudisial turut mendukung penuntasan kasus suap IUP Batubara di Kabupaten Tanah Bumbu Kalsel, dengan ikut membantu Kejaksaan dalam mendatangkan Mardani H Maming ke PN Tipikor Banjarmasin untuk dimintai keterangan.

Baca juga: Cegah Terjadinya Tawuran, Polsek Cisolok Polres Sukabumi  Amankan Puluhan Pelajar SMP

Kasus suap IUP Batubara di Kabupaten Tanah Bumbu Kalsel harus didukung oleh berbagai pihak termasuk Komisi Yudisial, karena kasus ini telah merugikan keuangan  negara Rp 27, 6 miliar.

Baca juga: Sonny Wijaya, Terdakwa Kasus Korupsi PT Asabri Divonis 20 Tahun Penjara

Jika Kejagung masih lelet dalam menangani kasus suap IUP Batubara di Kabupaten Tanah Bumbu Kalsel, Koalisi Masyarakat Sadar Hukum dan CBA meminta Kejagung melimpahkan kasus ini kepada KPK, atau KPK sendiri melakukan supervisi atas kasus ini.

Sangat aneh Kejagung gagal menghadirkan Mardani H Maming, bahkan sampai mangkir 3 kali. Padahal keterangan Mardani sangat penting sebagai Bupati Tanah Bumbu dalam dua periode (2010-2015 dan 2016-2018) di mana kasus ini terjadi.

Baca juga: Tolak Pembukaan Rekening PT Perseorangan, Ketua Umum JNI Minta Erick Tohir Evaluasi Pimpinan Bank Mandiri

Selain itu adanya pengakuan mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Tanah Bumbu, Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo sebagai terdakwa, ia mengatakan adanya orang kuat yang mengeluarkan IUP.

Jakarta, 25 April 2022

Baca juga: HMI MPO dan YKMI Dorong Pemerintah Prioritaskan Vaksin Halal

Sumber:  Koalisi Masyarakat Sadar Hukum dan CBA

Koordinator: Amsar A. Dulmanan